• Image
  • Image

Pimpinan, Hakim dan Segenap Pegawai Mengucapkan Selamat Atas Diresmikanya 85 Pengadilan baru oleh Ketua Mahkamah Agung RI

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Rating: Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang (0/5)

 

JABATAN NAMA KETERANGAN
Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H Ketua Pengadilan Agama
Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Drs. Asrie, S.H, M.H Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama
Petugas Informasi Iwan Ariyanto, S.Hut Staf Umum
Penanggung Jawab Informasi Dra. Safiah Panitera Muda Hukum
Dra. Siti Najemah Panitera Muda Gugatan
Dra. Ummu Kulsum Panitera Muda Permohonan
Mul Irawan, S.Ag, M.Ag Kepala Sub Bagian Kepegawaian
Sri Susiani Kepala Sub Bagian Keuangan
Hj. Tuti Saidah, S.HI Kepala Sub Bagian Umum


Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong
Nomor: W17-A3/807/HM.00/VII/2011

Hak-hak Pemohon Informasi

Rating: Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang (0/5)

Hak-hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

IPemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

IIPASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.  Bila tanda bukti permohonan  informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi  alasannya, mungkin permintaan informasi  anda kurang lengkap.

IIIPemohon Informasi berhak mendapatkan  pemberitahuan tertulis  tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu  10 (sepuluh) hari kerja  sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja,  dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IVBiaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik).

VApabila  Pemohon Informasi tidak puas dengan  keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan  keberatan  kepada  atasan PPID  dalam jangka waktu  30 (tiga puluh) hari kerja  sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VIApabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan  keberatan  kepada Komisi Informasi  dalam jangka waktu  14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

JENIS-JENIS INFORMASI YANG DAPAT DIPEROLEH DI PENGADILAN

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan

  1. Profil & Pelayanan Dasar.
  2. Hak Masyarakat.
  3. Program Kerja, Kegiatan, Keuangan & Kinerja.
  4. Laporan Akses Informasi.
  5. Lainnya.

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Mahkamah Agung

  1. Informasi Penerimaan Pegawai.
  2. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan.
  3. Yurisprudensi MA.
  4. Putusan Mahkamah Agung.
  5. Laporan Tahunan Mahkamah Agung.
  6. Rencana Strategis Mahkamah Agung.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

  1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan.
  2. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian.
  3. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan

Hak-Hak Anda Untuk Memperolah Informasi di Pengadilan dijamin olehSK 1-144 KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Biaya Permohonan Informasi

Rating: Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang (0/5)

  1. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
  2. Biaya penggandaan adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan pengggandaan.
  3. Terdiri atas:
    - Biaya penggandaan (ex fotokopi) informasi 
    - Biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
  4. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

Prosedur Mengajukan Keberatan atas Pelayanan Informasi

Rating: Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang (0/5)

A.  Syarat dan Prosedur Pengajuan

  1. Pemohon berhak  mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
    a.  Adanya penolakan atas permohonan informasi;
    b.  Tidak  disediakannya informasi  yang wajib diumumkan secara  berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A;
    c.  Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
    d.  Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
    e.  Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
    f.  Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
    g.  Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
  2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID  melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

B.  Registrasi

  1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi dan membantu pengisiannya jika diperlukan (Format  Formulir Keberatan dalam Lampiran IX).
  2. Petugas Informasi langsung memberikan salinan formulir keberatan  sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
  3. Petugas Informasi wajib mencatat pengajuan keberatan dalam register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.

C.  Tanggapan Atas Keberatan

  1. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Petugas PPID dengan tembusan kepada PPID selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
  2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
    a.  Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;
    b.  Nomor surat tanggapan atas keberatan;
    c.  Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut:
    • (i)  Mendukung sikap atau putusan PPID disertai alasan dan pertimbangan yang jelas.
    • (ii)  Membatalkan  putusan PPID  dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta kepada Pemohon dalam jangka waktu tertentu  selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja.
    • (iii)  Memerintahkan  PPID untuk menjalankan kewajibannya dalam memberikan pelayanan  informasi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat  14 (empat belas) hari kerja.
    • (iv)  Menetapkan biaya yang wajar yang dapat dikenakan kepada pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI).
  3. Petugas Informasi menyampaikan atau mengirimkan keputusan Atasan PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak menerima tanggapan dari Atasan PPID dan  ditembuskan ke PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
  4. Pemohon yang mengajukan keberatan yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

Prosedur Khusus - Permohonan Informasi

Rating: Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang (0/5)

  1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan.
  2. termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain).
  3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak).
  4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.

Keterangan

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan.
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan.
  3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk pengandaannya.
  4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon.
  5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15.
  6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.